SCHOOL REFORM UNTUK RAKYAT

Pengajaran dan pendidikan adalah sarana penyebarluasan benih hidup merdeka di kalangan rakyat.”

(Ki Hadjar Dewantara, pada saat pidato peresmian Taman Siswa)

 

Pendidikan secara filosofis merupakan suatu gerakan pembebasan diri semua manusia tanpa terkecuali menuju kemerdekaan hidup yang paling hakiki. Pendidikan bukan hanya sekedar dipandang sebagai serangkaian aksi perlawanan terhadap kebodohan, tetapi ia adalah proyek besar peradaban bagi setiap bangsa yang mau tetap bertahan di tengah arus putaran zaman yang kian berubah cepat. Bangsa-bangsa yang tidak mau atau tidak mampu menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan bagi rakyatnya pada akhirnya akan menjadi sekumpulan negeri-negeri miskin yang terus-menerus mengalami kesulitan dalam mengurus dirinya sendiri. Negeri-negeri miskin inilah yang di kemudian hari secara otomatis akan selalu diperbudak oleh bangsa-bangsa lain yang memiliki sistem pendidikan yang jauh lebih maju.

Nampaknya kesadaran inilah yang menggugah seorang ningrat Jawa di awal abad ke-20 bernama RM. Suwardi Suryaningrat untuk mendirikan sebuah sekolah pribumi yang terbuka bagi semua kalangan kelas sosial. Feodalisme pranata kraton yang masih terasa kental saat itu tidaklah membuat “mabuk” sang pejuang ini. Maka ditanggalkanlah nama dan gelar kebangsawanannya lalu dirubahnya menjadi Ki Hadjar Dewantara, sebuah nama yang diharapkan bisa memberi jalan luas bagi dirinya agar lebih dekat dengan rakyat kebanyakan. Taman Siswa yang beliau rintis kala itu adalah suatu bentuk model perjuangan baru untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang tidak mungkin terwujud hanya dengan menggunakan cara-cara perlawanan fisik. Kemerdekaan bukan hanya harus terwujud di kehidupan nyata, melainkan juga harus menjadi benih-benih yang tertanam di setiap sanubari anak bangsa. Pendidikan yang antidiskriminasi adalah prasyarat yang mesti dipenuhi terlebih dahulu bila sebuah bangsa benar-benar berniat mau merdeka seutuhnya.

 

 

Pendidikan versus Kemiskinan

Setelah sekian puluh tahun merdeka, benarkah pembangunan yang kita lakukan selama ini telah berhasil membentuk sebuah bangsa yang beradab dan berkarakter kuat? Jawabannya tentu sangat jauh dari apa yang telah digariskan oleh para tokoh-tokoh pendiri bangsa ini. Pendidikan Indonesia adalah salah satu contoh sistem pendidikan di negara dunia ketiga yang nyaris tanpa memiliki sistem berkelanjutan. Pendidikan di Indonesia memang terus-menerus dikembangkan dan disebarkan ke seluruh pelosok negeri, tapi sayangnya tidak memiliki orientasi dan tujuan yang mudah difahami oleh para pelakunya sendiri. Perbaikan-perbaikan dalam masalah kebijakan pendidikan, termasuk didalamnya adalah kurikulum, justru terus-menerus menjadi bahan olok-olok yang senantiasa diperdebatkan oleh segala macam pihak yang merasa dirinya memiliki andil. Segalanya menjadi serba kontraproduktif.

Padahal bidang pendidikan ini semestinya dibangun secara visioner, terencana, dan tersistematis dengan fokus terhadap target-target tertentu yang dikelola secara berkelanjutan. Siapapun pengelolanya, tetaplah pendidikan di Indonesia harus dibangun berbasis pada sebuah tatanan sistem yang baik dan konsisten pengelolaannya. Pembangunan di bidang pendidikan bukan semacam sulap yang bisa berubah sekali tepuk. Pendidikan adalah proyek jangka panjang yang membutuhkan banyak sekali pihak yang berperan dengan kerja yang sinergis dan terkoordinir di semua lini, sektor dan regional.

Pasca resesi ekonomi tahun 1997-1998, dunia pendidikan kita mengalami banyak pergeseran makna dan orientasi. Pendidikan yang dibangun oleh pemerintahan di era-era sebelum reformasi memang terbilang cukup berhasil dalam penyediaan akses layanan pendidikan bagi masyarakat di berbagai penjuru tanah air. Mulai dari pembangunan gedung-gedung sekolah baru, hingga penyediaan tenaga guru ke daerah-daerah terpencil berhasil dilakukan melalui program INPRES. Namun ketika krisis itu datang sebelas tahun yang lalu, kondisi pendidikan Indonesia bila dilihat dari sisi paedagogis ikut pula terpuruk. Hal ini terjadi karena pendidikan yang dibangun terlalu berorientasi kepada kebutuhan dunia kerja yang mengikuti tren era industrialisasi kapitalis.

Pendidikan yang diharapkan menjadi salah satu solusi bagi pemberantasan kemiskinan, justru di sisi lain malah menjadi sesuatu hal yang turut menjerat masyarakat tetap berada di bawah garis kemiskinan. Walaupun telah banyak upaya pemerintah dalam menciptakan keringanan biaya SPP sekolah, namun masalahnya elemen lain dari biaya-biaya sekolah yang masih sangat mahal menjadi belenggu yang membebani kebutuhan masyarakat miskin. Indonesia kian menuju era pendidikan berbiaya tinggi yang pada akhirnya hanya bisa dinikmati oleh kelas menengah dan atas.

Hal ini diperparah lagi oleh kenyataan bahwa tingginya pendidikan tidak lantas membuat seseorang di Indonesia bisa terbebas dari jerat kemiskinan. Secara nyata bisa terlihat bahwa angka pengangguran dari para lulusan perguruan tinggi juga sangatlah besar. Semakin tinggi pendidikan, maka mereka justru semakin tidak bisa mandiri. Para lulusan perguruan tinggi yang diproyeksikan menjadi kekuatan kelas menengah lebih senang mencari pekerjaan dibanding membuat lapangan pekerjaan baru yang bersifat kreatif dan potensial. Sekali lagi fakta ini membenarkan pendapat bahwa pendidikan Indonesia adalah penghasil tenaga kerja murah bagi kepentingan korporasi-korporasi kapitalis.

 

Reformasi Sekolah

Sebuah gerakan perubahan besar dan inovatif mesti segera dikerjakan sejak saat sekarang untuk mewujudkan pendidikan yang bisa dirasakan adil dan merata ke semua stratifikasi masyarakat di seluruh kawasan hukum Indonesia. Perlu ada kesadaran bersama untuk menjadikan pendidikan menjadi bidang utama yang mesti menjadi prioritas pembangunan di negeri ini. Salah satu gagasan besar yang ditawarkan dalam tulisan ini adalah tentang keberanian kita untuk menciptakan alternatif-alterntif perubahan dari perspektif pendidikan mikro yang berfokus pada program-program pemberdayaan. Agar lebih mudah difahami, maka sekumpulan aksi dan program ini dikumpulkan dalam sebuah ide yang disebut Reformasi Sekolah (School Reform).

Reformasi Sekolah adalah sebuah gagasan besar tentang pembentukan suatu gerakan masif para praktisi pendidikan di semua daerah untuk menciptakan sekolah-sekolah model bagi kaum marjinal dengan menggunakan pola-pola pemberdayaan masyarakat. Intinya, gerakan ini adalah sebuah alternatif perubahan dari bawah (bottom up) yang memiliki daya pengaruh hingga meluas ke sekolah-sekolah lain. Selama ini perubahan pendidikan biasanya selalu berangkat dari otoritas pemerintah pusat dalam bentuk pergantian kurikulum.

Pemerintah tidak mungkin dapat bekerja sendiri dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan bagi rakyat terlebih yang berada jauh di desa-desa. Pendidikan di era otonomi saat ini juga tidak mungkin berkembang optimal tanpa adanya partisipasi dari semua komponen masyarakat. Maka dari itu, pemerintah harus dapat melakukan mobilisasi sumber daya manusia setempat dan dari luar serta meningkatkan peranan masyarakat untuk mengambil bagian lebih besar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pendidikan disemua jenjang, jenis dan jalur pendidikan di desa.

Gagasan tentang Reformasi Sekolah ini didasari pada kondisi bahwa pemerintah sebagai penanggung jawab utama penyelenggara pendidikan hingga kini masih memiliki hambatan besar untuk bisa mewujudkan pendidikan yang gratis atau murah bagi masyarakat miskin. Sedangkan dari linkar luar pemerintahan ternyata banyak sekali kelompok-kelompok pemerhati pendidikan yang memiliki kepedulian yang sangat tinggi bagi terbukanya akses pendidikan masyarakat miskin. Hanya sayangnya, kelompok-kelompok yang beragam jenisnya ini masih bergerak sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi ataupun jaringan kerja yang bisa mengikat. Padahal apabila kekuatan-kekuatan ini disatukan maka akan memunculkan sebuah gerakan nasional yang mampu berkontribusi sangat besar bagi perbaikan kuantitas dan kualitas pendidikan Indonesia.

Memang harus difahami bahwa kelompok-kelompok pemerhati pendidikan ini beraneka ragam bentuknya, seperti yayasan sosial, LSM, lembaga donor, ormas, lembaga amil zakat, komunitas, bahkan hingga korporasi besar. Jenis kegiatan yang dilakukan juga sangat beragam, mulai dari pemberian sumbangan, pelatihan guru gratis, pendampingan sekolah, penyebaran buku-buku, hingga advokasi pendidikan. Walaupun berbeda-beda, namun sesungguhnya semua kelompok-kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yaitu berkontribusi bagi perbaikan pendidikan di Indonesia.

Fokus dari gerakan Reformasi Sekolah ini adalah penyatuan ide dari segenap kelompok dan komunitas pendidikan untuk melakukan perubahan pendidikan dengan memulai langkahnya dengan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan pemberdayaan sekolah-sekolah marjinal. Sekolah yang selama ini memiliki fungsi sebagai pranata pendidikan harus diberdayakan sebagai wadah yang secara efektif bisa memberi pengaruh bagi perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Adapun cara-cara strategis yang bisa dilakukan untuk bisa menggerakkan Reformasi Sekolah di antara bisa dilakukan dengan jalan mendiversifikasi fungsi sekolah. Sekolah yang memang berfungsi utama sebagai lembaga pendidikan harus juga merevitalisasi diri dengan mengembangkan fungsinya juga sebagai lembaga pemberdayaan. Hal ini ditujukan agar di sekolah tidak hanya menjadi sarana transfer of knowledge semata, tetapi juga dibentuk seperti miniatur masyarakat mini yang sanggup memancing semua warga sekolah (kepala sekolah, guru, dan murid) untuk memiliki keterampilan hidup (life skill) tertentu yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di lingkungan sekitarnya. Keterampilan hidup inilah yang diharapkan bisa dipakai untuk memberdayakan masyarakat menjadi mandiri dan sejahtera.

Reformasi sekolah akan efektif ketika di dalam masyarakat sendiri mulai terbentuk komunitas-komunitas yang fokus terhadap masalah pemberdayaan sekolah. Dari komunitas inilah maka akan muncul beraneka gagasan untuk memperbaiki kondisi pendidikan dengan menggunakan prinsip-prinsip sekolah berbasis masyarakat. Artinya, gerakan reformasi sekolah ini sebetulnya memiliki misi besar untuk mendorong tingginya partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan yang ada di komunitasnya sendiri.

Munculnya partisipasi masyarakat diharapkan akan pula mendorong perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap pendidikan, rasa kepemilikan sekolah, tanggung jawab kemitraan, toleransi dan kesediaan menerima sosial budaya. Untuk mengikat hubungan antara masyarakat dengan sekolah salah satunya bisa difasilitasi dengan mengembangkan kurikulum lokal yang berguna bagi kebutuhan masyarakat di wilayahnya, sehingga tercipta sistem pendidikan yang link and match. Ketika hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat saling bekerjasama secara sinergis, maka fungsi dan manfaat pendidikan secara otomatis akan semakin menguatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Begitu pun sebaliknya, kegagalan sinergisasi antara sekolah dengan masyarakat, ujung-ujungnya hanya akan menambah angka kemiskinan terutama di wilayah desa.

Reformasi sekolah pada hakekatnya adalah sebuah kontribusi terhadap pendidikan dan pembangunan nasional dan sama sekali bentuk perlawanan terhadap sistem yang telah berjalan. Sudah saatnya setiap elemen bangsa turut berpartisipasi mengukir masa depan yang cerah bagi masyarakat miskin dengan perbaikan pendidikan. Rakyat miskin bukan hanya perlu disantuni apalagi cuma dimanfaatkan oleh segelintir kelompok, tapi mereka perlu diberdayakan agar mandiri dan lebih percaya diri.

 

Agung PardiniGambar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s