SEKOLAH BERBASIS MASYARAKAT PEDESAAN

Perhatian pemerintah yang sangat berlebihan terhadap pembangunan di wilayah perkotaan, mengakibatkan arus urbanisasi penduduk pedesaan ke kota-kota besar terus meningkat tajam setiap tahunnya. Ketidakmampuan desa untuk berhadapan dengan pesatnya kemajuan kota salah satunya diakibatkan oleh kelemahan sistem pendidikan yang ada di desa itu sendiri. Seringkali pengembangan pendidikan yang diterapkan di sekolah-sekolah desa banyak yang tidak disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Bahkan yang lebih memprihatinkan dalam penyusunan kurikulum terkadang disamakan dengan pengembangan kurikulum di sekolah-sekolah kota. Hal ini kemudian menyebabkan sekolah-sekolah di pedesaan menjadi tidak mungkin mampu dalam menjawab tantangan serta peluang kerja yang ada di daerahnya sendiri. Akhirnya muncul kecenderungan bila ada seorang anak desa yang terdidik, maka ia akan enggan untuk bekerja di desanya dan selanjutnya lebih memilih pergi untuk mencari pekerjaan yang lebih menjanjikan ke kota.

            Untuk mengatasi permasalahan disparitas antara desa dan kota di atas, sebetulnya pemerintah telah menstimulusnya dengan mengeluarkan kebijakan desentralisasi pendidikan yang berada satu paket dengan pelaksanaan otonomi daerah. UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menuntut dilaksanakannya otonomi daerah dan wawasan demokrasi, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan. Regulasi ini pun berpengaruh pada sistem pendidikan nasional dari sistem sentralisasi ke bentuk desentralisasi. Desentralisasi penyelenggaraan pendidikan ini juga terwujud dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

            Dalam kurikulum nasional yang berlaku saat ini (KTSP 2006), sekolah dan komite sekolah diberi kewenangan yang luas untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kondisi peserta didik, keadaan sekolah, potensi dan kebutuhan daerah. Maka dari itu, fokus pengembangan  kurikulum sekolah khususnya di wilayah pedesaan akan lebih efektif apabila dikhususkan kepada pembentukan sekolah-sekolah berbasis masyarakat (community based school). Sekolah berbasis masyarakat merupakan pengelolaan sekolah dengan melibatkan partisipasi segenap masyarakat yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Penyelenggaran sekolah berbasis masyarakat merupakan salah satu dari manifestasi dari desentralisasi pendidikan dan konsep otonomi daerah. Hal ini berarti peranan pemerintah akan dikurangi dan akan memperbesar partisipasi masyarakat. Dengan demikian peran serta masyarakat dalam pendidikan sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan peran yang sudah ada dengan lebih terarah dan terencana dengan baik sehingga kepedulian masyarakat terhadap pendidikan meningkat lebih tinggi.

Penyelenggaraan pendidikan di masyarakat pedesaan diharapkan bisa menerapkan sistem pembelajaran di luar kelas, salah satu alternatif kreatifnya adalah dengan menyelenggarakan model Connecting Intermoda, yaitu dengan belajar langsung mengambil tempat di pusat-pusat kegiatan masyarakat. Selain di lokasi sekolah sendiri, tempat-tempat yang bisa dijadikan sebagai wahana belajar adalah: kantor pemerintahan, kepolisian, puskesmas, areal persawahan dan perkebunan, pasar rakyat, industri rumahan, obyek wisata lokal, dan di tempat-tempat lain yang relevan dengan pembelajaran. Pengenalan keadaan lingkungan, sosial, dan budaya kepada peserta didik memungkinkan mereka untuk lebih mengakrabkan dengan lingkungannya. Pengenalan dan pengembangan lingkungan melalui pendidikan diarahkan untuk menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik.

            Pengembangan konsep sekolah berbasis masyarakat dilatar belakangi oleh filosofi bahwa pendidikan adalah sebuah entitas yang tidak bisa berdiri sendiri dan mesti ditopang oleh berbagai   elemen masyarakat. Pemerintah tidak mungkin dapat bekerja sendiri dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan di desa-desa. Pendidikan desa tidak mungkin berkembang optimal tanpa adanya partisipasi dari semua komponen masyarakat. Maka dari itu, pemerintah harus dapat melakukan mobilisasi sumber daya manusia setempat dan dari luar serta meningkatkan peranan masyarakat untuk mengambil bagian lebih besar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pendidikan disemua jenjang, jenis dan jalur pendidikan di desa.

            Munculnya partisipasi masyarakat diharapkan akan pula mendorong perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap pendidikan, rasa kepemilikan sekolah, tanggung jawab kemitraan, toleransi dan kesediaan menerima sosial budaya. Sebab bagaimanapun juga, sekolah adalah institusi sosial yang berperan strategis untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat melalui pembentukan generasi muda desa yang memiliki pola pikir visioner terhadap daerahnya. Untuk mengikat hubungan antara masyarakat dengan sekolah salah satunya bisa difasilitasi dengan mengembangkan kurikulum lokal (baca: Muatan Lokal / MULOK) yang berguna bagi kebutuhan masyarakat di wilayahnya, sehingga tercipta sistem pendidikan yang link and match. Ketika hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat saling bekerjasama secara sinergis, maka fungsi dan manfaat pendidikan secara otomatis akan semakin menguatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Begitu pun sebaliknya, kegagalan sinergisasi antara sekolah dengan masyarakat, ujung-ujungnya hanya akan semakin mempertinggi angka urbanisasi kaum terpelajar dari pelosok desa ke kota-kota besar.

 

Agung PardiniGambar

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s